RUU Kefarmasian merupakan suatu rancangan UU yang diajukan dengan tujuan memberi landasan hukum pada ranah kefarmasian. Ranah pekerjaan kefarmasian ini mengacu pada banyak aspek seperti produk kefarmasian, SDM Farmasi, Pendidikan Farmasi, Lembaga-lembaga Farmasi yang akan menjadi pengawas dan pelaksana, Organisasi Profesi atau Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi, Kelembagaan Farmasi, dan sebagainya. RUU Kefarmasian ini juga memeberi pedoman tak hanya bagi farmasis, namun juga stakeholder lain di luar farmasis seperti pemerintah, organisasi, dan masyarakat agar bekerja lebih optimal serta menjamin mutu kefarmasian di Indonesia.

Praktik kefarmasian saat ini diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Paparan tentang praktik kefarmasian sangat lengkap diutarakan pada PP Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ini. Namun kerancuan muncul karena PP Nomor 51 tahun 2009 merupakan turunan dari UU Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan yang sifatnya sudah dianggap tidak update dan sudah diganti menjadi UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adanya tumpang tindih landasan hukum ini yang mengakibatkan landasan hukum profesi kefarmasian juga tidak kuat. Selain itu juga, bila kita melihat tatanan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang (UU) sehingga landasan hukumnya pun tidak kuat

Hal ini juga ditambah dengan profesi kesehatan lainnya yang sudah diatur dalam UU namun profesi kefarmasian tidak diatur UU sama sekali. Hal ini dapat dilihat melalui dihasilkannya UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Hal ini cukup miris mengingat profesi kefarmasian juga sangat erat dengan taraf hidup masyarakat, terutama banyaknya kasus-kasus seperti obat ilegal, vaksin palsu, dan lainnya yang marak terjadi namun tidak ada sanksi yang jelas.

Lantas, Mengapa tagar #Pray4Farmasis dan #FarmasisKecewa trending di twitter beberapa waktu lalu?

RUU Kefarmasian ini sempat dicanangkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 pada tahun 2019. Namun, pada tanggal 5 Juli 2020, RUU Kefarmasian resmi dikeluarkan dari Prolegnas bersama 16 RUU lainnya. Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau PP IAI, mengemukakan bahwa keluarnya RUU Kefarmasian dari Prolegnas bertujuan untuk mematangkan konsep sehingga dapat diajukan kembali pada Prolegnas 2021. Namun, belum ada jaminan bahwa RUU Kefarmasian ini dapat berhasil masuk Prolegnas 2021. Karena itu, tagar #Pray4Farmasis dan #FarmasisKecewa muncul sebagai bentuk kekecewaan sekaligus mengajak sejawat kefarmasian untuk terus mengawal isu ini terus hingga RUU Kefarmasian ini akhirnya dapat disahkan. Tagar ini juga dibuat untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta juga mendukung isu ini karena RUU Kefarmasian ini juga sangat erat dengan khalayak hidup masyarakat terkhususnya terkait kesehatan.

Sumber :

  • https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/bemfarmasi/kajian-online-ruu-kefarmaian/#:~:text=RUU%20Kefarmasian%20adalah%20sebuah%20rancangan,Perguruan%20Tinggi%20Farmasi%2C%20Kelembagaan%20Farmasi%2C

  • https://farmasetika.com/2020/07/02/ruu-kefarmasian-resmi-dicabut-dari-prolegnas-prioritas-2020-diundur-ke-2021/

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (https://www.persi.or.id/images/regulasi/pp/pp512009.pdf)

  • UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-29-tahun-2004-tentang-praktik-kedokteran/)

  • UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/36TAHUN2009UU.htm)

  • UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (https://www.persi.or.id/images/regulasi/uu/uu382014.pdf)

  • UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (https://jdih.bssn.go.id/arsip- hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2019-tentang-kebidanan)